Kebohongan Besar Pemerintah Mengenai BBM !

Kepada masyarakat diberikan gambaran bahwa setiap kali harga minyak mentah di pasar internasional meningkat, dengan sendirinya pemerintah harus mengeluarkan uang ekstra, dengan istilah “untuk membayar subsidi BBM yang membengkak”.

Harga minyak mentah di pasar internasional selalu meningkat. Sebabnya karena minyak mentah adalah fosil yang tidak terbarui (not renewable). Setiap kali minyak mentah diangkat ke permukaan bumi, persediaan minyak di dalam perut bumi berkurang. Pemakaian (konsumsi) minyak bumi sebagai bahan baku BBM meningkat terus, sehingga permintaan yang meningkat terus berlangsung bersamaan dengan berkurangnya cadangan minyak di dalam perut bumi. Hal ini membuat bahwa permintaan senantiasa meningkat sedangkan berbarengan dengan itu, penawarannya senantiasa menyusut.

Sejak lama para pemimpin dan cendekiawan Indonesia berhasil di-“brainwash” dengan sebuah doktrin yang mengatakan : “Semua minyak mentah yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia harus dinilai dengan harga internasional, walaupun kita mempunyai minyak mentah sendiri.” Dengan kata lain, bangsa Indonesia yang mempunyai minyak harus membayar minyak ini dengan harga internasional.

Harga BBM yang dikenakan pada rakyat Indonesia tidak selalu sama dengan ekuivalen harga minyak mentahnya. Bilamana harga BBM lebih rendah dibandingkan dengan ekuivalen harga minyak mentahnya di pasar internasional, dikatakan bahwa pemerintah merugi, memberi subsidi untuk perbedaan harga ini. Lantas dikatakan bahwa “subsidi” sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah tidak memilikinya. Maka APBN akan jebol, dan untuk menghindarinya, harga BBM harus dinaikkan.

Pikiran tersebut adalah pikiran yang sesat, ditinjau dari sudut teori kalkulasi harga pokok dengan metode apapun juga. Penyesatannya dapat dituangkan dalam angka-angka yang sebagai berikut.

Harga bensin premium yang Rp. 4.500 per liter sekarang ini ekuivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 69,50 per barrel. Harga yang berlaku US$ 105 per barrel. Lantas dikatakan bahwa pemerintah merugi US$ 35,50 per barrel. Dalam rupiah, pemerintah merugi sebesar US$ 35,50 x Rp. 9.000 = Rp. 319.500 per barrel. Ini sama dengan Rp. 2009, 43 per liter (Rp. 319.500 : 159). Karena konsumsi BBM Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, dikatakan bahwa kerugiannya 63 milyar x Rp. 2009,43 = Rp. 126,59 trilyun per tahun. Maka kalau harga bensin premium dipertahankan sebesar Rp. 4.500 per liter, pemerintah merugi atau memberi subsidi sebesar Rp. 126,59 trilyun. Uang ini tidak dimiliki, sehingga APBN akan jebol.


Pikiran yang didasarkan atas perhitungan di atas sangat menyesatkan, karena sama sekali tidak memperhitunkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minyak mentah sendiri di dalam perut buminya.

Pengadaan BBM oleh Pertamina berlangsung atas perintah dari Pemerintah. Pertamina diperintahkan untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp. 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 4.500 = Rp. 283,5 trilyun.

Pertamina disuruh membeli dari:

[Bahaya proyek pemerintah] Wow! 63 Persen Anggota DPR Nyambi Jadi Pengusaha

JAKARTA - Potensi kecurangan dalam penanganan proyek negara akan semakin besar. Sebab, hampir 63 persen anggota DPR RI saat ini, masih merangkap sebagai pengusaha.

Demikian diungkapkan Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, saat menghadiri talkshow bertajuk 'Korupsi Politik Gerogoti Investasi Nasional' di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (25/3/2012).

"Ada pengusaha, yang 63 persen itu bisnisnya dari proyek-proyek APBN. Itu karena dari awal mereka melihat besarnya anggaran, dan mereka ada yang dari dulu 'main' di situ (Senayan), misalnya kontraktor," ujarnya.

Angka 63 persen, lanjut Hamdi, bukan lah tanpa landasan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian mahasiswanya, yang menjelaskan ada pengingkatan 63 persen jika dibandingkan dengan anggota DPR periode 2004-2009.

Kondisi ini sangat berbahaya. Contohnya, papar Hamdi, pada perkara Wisma Atlet, yang mana terdakwanya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, begitu lihai memainkan proyek yang menggunakan dana APBN, sehingga membuat pesaingnya kewalahan.


Kendati demikian, Hamdi menyadari tidak ada larangan yang tertuang di UU mengenai hal itu. Tapi, bukan berarti yang tidak tercantum dalam UU itu selalu dibenarkan.

"Akhirnya, ini bergantung pada etika kepantasan yang dianut oleh yang bersangkutan," cetusnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya praktik tersebut, beber Hamdi, lembaga hukum secara konsisten me-monitoring penuh perkembangan aset si pengusaha, setelah menjabat anggota dewan.

"Perlu dilihat penambahan aset yang didapat politikus tersebut, setelah dirinya menjabat sebagai anggota dewan. Kalau dinilai ada ketidakwajaran, inilah yang perlu dicurigai," terangnya. (*)










Sumber

Kronologi Bentrokan Di Pontianak

Kamis, 15/03/2012  

Api konflik meletus di Pontianak, Kalimantan Barat. Kasus penolakan terhadap FPI atas dasar upaya provokatif yang sempat terjadi di Kalimantan Tengah, kini menjalar di negeri seribu sungai itu.Dari data yang berhasil dikumpulkan, awal mula bentrokan umat muslim dengan suku Dayak non muslim ini dipicu oleh spanduk Penolakan FPI yang dibentangkan Rabu siang (14/3) oleh organisasi yang mengatasnamakan Organisasi Pemuda Dayak. Spanduk ini sendiri kemudian dipasang di depan asrama mahasiswa Panama (Persatuan Mahasiswa Dayak) sebagai bentuk penolakan mereka.Mendapati spanduk berbunyi “Tolak Pembentukan FPI di Kalbar” tersebut, salah seorang anggota FPI meminta agar spanduk provokatif tersebut diturunkan. Namun pemuda Dayak tersebut justru melakukan perlawanan. Hal ini kemudian membuat sebagian anggota FPI dan pihak kepolisian berdatangan. Aparat berwenang meminta agar spanduk tersebut diturunkan. Namun lagi-lagi, Pemuda Dayak itu menolak permintaan polisi dan justru melakukan perlawanan. Sontak saja massa yang geram kemudian meminta secara paksa agar spanduk provokatif tersebut dicopot. Mereka memaksa masuk asrama namun kemudian dibubarkan paksa oleh polisi. Para aktivis Dayak itu kemudian diamankan oleh Polisi agar tidak terjadi bentrokan.
Kejadian inipun kemudian mengundang simpati umat muslim di Kalimantan Barat. Mereka mendatangi asrama mahasiswa sambil meneriakkan takbir. Nyali penghuni asrama yang sebelumnya sudah memamerkan Mandau (sejenis parang khas Dayak) pun mulai menciut. Asrama kemudian dijaga ketat oleh pasukan anti huru-hara berpakaian lengkap. Para mahasiswa Dayak yang ketakutan itupun terkepung selama tiga jam hingga dievakuasi pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Adat Dayak Kalimantan Barat yang merupakan "markas" pemuda-pemuda dayak di Kota Pontianak. Jalan-jalan menuju akses kota Pontianak pun mulai diblokir untuk mengantisipasi datangnya masyarakat menuju lokasi Asrama.
Hingga Rabu malam kemarin, situasi Pontianak berubah panas. Pesan singkat perlawanan terhadap kaum Dayak kafir pun menyebar ke seantero kota Pontianak. Umat muslim berjaga-jaga. Mereka melakukan kewaspadaan akan timbulnya perlawanan dan bentrok dengan suku Dayak provokatif tersebut.
Melihat kondisi demikian memanas, maka pada malam itu diadakanlah pertemuan yang dimpimpin oleh Wakapolda Kalbar, Komisaris Besar Syafarudin, Wakil Walikota Pontianak Paryadi, Kapolresta Pontianak Kombes Muharrom Riyadi, Dandim Pontianak Letkol Bima Yoga, dan Dewan Adat Dayak Yakobus Kumis, serta tidak ketinggalan Ketua DPD FPI Pontianak Ishak Ali Al Muntahar.
Dalam pertemuan tersebut, baik pihak Dayak maupun FPI sepakat untuk saling menahan diri agar tidak terjadi bentrokan. Namun hingga Kamis pagi (15/3), masih tampak ratusan polisi berjaga-jaga di depan Asrama Mahasiswa Dayak. Dan sampai kemudian waktu Ashar Suku Dayak non muslim terlibat bentrok dan saling berhadap-hadapan dengan umat muslim.
Hingga berita ini diturunkan, umat muslim dan suku Dayak kafir saling melakukan sweeping yang tersebar di sejumlah titik Kota Pontianak.
“Malam ini dayak kafir sweeping umat Islam di Pasar Tanjung Pura - Gajah Mada- Pontianak,” tegas Ketua DPP FPI Munarman SH melalui pesan singkatnya ke Eramuslim.com, malam ini, Kamis (15/3).
Kezhaliman yang diperbuat suku Dayak non muslim ini tidak saja menyerang kaum pria, tapi juga para muslimah. Mereka mengalami pelecehan berupa paksaan membuka jilbab. 


Sumber:

Pernyataan SBY Tak Masuk Akal

PERNYATAAN Presiden SBY Rabu malam yang mengatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kesejahteraan rakyat, dinilai Garda Pemuda NasDem, adalah sesuatu yang tidak masuk akal.


“Pernyataan SBY itu lucu. Kalau kenaikan harga BBM menyejahterakan rakyat, jangan tanggung-tanggung, SBY naikkan saja harga BBM 1000 persen supaya rakyat langsung kaya raya. Logika pernyataan tersebut sungguh aneh!” ujar Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Martin Manurung di Jakarta 15 Maret 2012.


Demikian pula dengan alasan efisiensi anggaran akibat kenaikan harga minyak internasional. Krena menurutnya, efisiensi akibat kenaikan harga internasional itu artinya bersifat current (anggaran berjalan). “Bila demikian, hentikanlah pengeluaran-pengeluaran yang secara anggaran berjalan justru menambah beban, misalnya pembelian pesawat!” kata
Martin.


“Untuk penghematan, jangan pula gaji presiden, menteri dan pejabat-pejabat tinggi malah dinaikkan. Potong gaji pejabat! Ini pernah dilakukan Korea Selatan, Chile, Thailand dan banyak negara lain ketika melakukan efisiensi anggaran,” tambahnya.


Sedangkan untuk pembayaran utang, katanya, salah satu pos yang menjadi beban anggaran adalah pembayaran pokok dan bunga utang. Untuk itu pemerintah harus menegosiasikan pembayaran utang yang selalu menjadi beban anggaran. “Tapi yang terjadi justru pemerintah terus menambah utang yang kemudian semakin membebani anggaran untuk membayarnya. Jadi, dimana logika efisiensinya?” tanya Martin.


Kontradiksi antara pernyataan dan tindakan tersebut jelasnya, justru semakin mengundang tanda tanya. “Sebenarnya apa maksud kenaikan harga BBM dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut? Dibalik alasan efisiensi yang tidak masuk akal itu, bisa jadi anggaran negara melalui BLT akan dipakai untuk tujuan politis, yaitu meningkatkan popularitas pemerintah yang semakin merosot seperti ditunjukkan oleh berbagai survey,” tandas Martin.


sumber